Anggota Komisi IV DPR Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sangat cekatan dan tanggap terkait laporan dari DPR dan masyarakat petani Cirebon dan Indramayu mengenai lahannya terancam tidak panen karena kekeringan.

“DPR optimis dengan produksi yang terus meningkat dan Bulog menyerap hasil produksi petani, kita berharap ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi target pemerintah bisa tercapai,” ungkap Ono Surono, saat mengikuti Kunjungan Kerja bersama Menteri Pertanian, Selasa (30/6), di Indramayu, Jawa barat.

Terkait dengan produksi bawang merah, Ono Surono juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementerian Pertanian. Banyaknya rantai pasok bawang disinyalir membuat harga bawang menjadi naik hingga 400 persen dari harga petani. Oleh sebab itu Kementerian Pertanian berjanji akan memutus rantai pasok bawang, untuk kembali menyeimbangkan harga bawang.

“Sebenarnya dari sisi produksi bawang sangat baik sehingga ke depan pemerintah tidak perlu sama sekali untuk membuka kran impor bawang,” katanya.

Selanjutnya, menurut Ono, Pemerintah juga harus lebih serius dalam pemberdayaan petani. Perhatian besar dari Pemerintah diharapkan ada sinkronisasi dan kordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberdayakan petani .

“Kalau Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan alsintan, jitu dan Jides, petani juga perlu didampingi untuk mengelola alsintan, menguasai teknologi tanamnya sehingga perlu juga penyuluh pertanian. Perlu peran Pemerintah Daerah menyiapkan program mendampingi program yang telah diberikan oleh pemerintah Pusat,”ungkapnya.

Contohnya seperti menghadapi kekeringan, sebenarnya Pemerintah Daerah tidak perlu menunggu menteri dan DPR datang untuk mengatasi kekeringan. Perlu ada penekanan yang keras kepada Pemerintah Daerah tidak menunggu Pemerintah Pusat karena mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan menghadapi kekeringan ini.

“Diperlukan koordinasi, ada penanganan awal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah supaya ancaman kekeringan itu tidak menjadi bencana,”tegasnya. (as)